FAKTALINTASNUSA, Masohi,16/8/21 – Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Masohi yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Lembaga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Maluku Tengah menggelar demonstrasi  di jalan Abdulllah Soulissa ke depan kantor bupati Kabupaten Maluku Tengah dan Gedung DPRD Maluku Tengah (16/8/2021).

Aksi Mahasiswa ini menyoroti masalah Birokrasi yang  selama ini terkena virus rangkap Jabatan di Kabupaten yang dijuluki Jendela Indonesia Timur ini.

Para Mahasiswa meminta  bertemu langsung deng Bupati Maluku Tengah  Tuasikal Abua, mereka tidak bertemu dengan perwakilan dari Pemerintah Daerah.

“Kami minta Bupati Maluku Tengah untuk bersama-sama bertemu menjernihkan masalah  kejahatan Birokrasi ini. Kami  tidak ingin sedikitpun bertemu dengan perwakilan” kata Imran Kilian dari PMII ini.

” Sekda Maluku Tengah sudah lama rangkap jabatan, Coba berpikir apa jadinya nasip bangsa ini kedepan ketika di pimpin oleh orang-orang yang serakah akan kekuasaan” Lanjut Kilian. 

Mereka menilai birokrasi pemerintahan dibawah kendali Bupati Tuasikal Abua  paling bobrok di Indonesia , Birokrasi didominasi oleh  Pelaksana Tugas (Plt) dengan latar belakang pejabat definitif alias rangkap jabatan.

“Banyak rangkap jabatan pada tubuh Pemerintah Kabupaten Maluku. Ini bentuk sistem birokrasi paling bobrok di Indonesia,” tegas Ahmad Tehuayo, dari LMND.

Dikatakannya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 17 SKPD. Dan Menurut mereka sembilan diantaranya berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt)

“Persoalan kebijakan di masa pemerintahan Tuasikal Abua di dua periode ini kami nilai sangat bertentangan dengan amanat reformasi birokrasi dan sistem birokrasi,”ujarnya.

Sistem birokrasi seperti itu, kata orator, dapat memperburuk optimalnya pelayanan bagi kebutuhan publik.

“Praktek-praktek seperti ini memperburuk sistem pelayanan publik,”jelasnya.

 

Disisi lain mereka menilai Sekda Rakib Sahubawa dan Plt lainnya sudah lama merangkap jabatan di Kabupaten yang mendapat WTP  setiap Tahun dari BPK ini.

Bukan rangkap Jabatan saja yang mereka kritisi, fasilitas dan kenyamanan  di RSU Masohi juga mereka sampaikan.

“RSU Masohi  adalah penghasil PAD  terbesar  di Kabupaten ini. Tapi sunggu  disayangkan persoalan fasilitasi dan kenyamanan yang terjadi di RSU sunggu Miris.” Orasi Yuslan Loulatu.

“ Kepada Direktur RSU segera , dalam waktu dekat  ini sudah harus ada Mesin Pengisian oksigen di RSU masohi”.  Tegas Yuslan Loulatu yang juga Ketum PMII Malteng ini.”

Mereka akan melakukan Demo lagi dan akan menurunkan massa yang lebih besar untuk menyuarakan kejahatan birokrasi yang ada di Maluku Tengah ini.

“ PMII dan LMND akan melakukan aksi level II  dengan masa yang akan banyak, dan kami akan buat Surat tembusan kepada Gubernur Maluku Di Ambon dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta”,

“ Mau bicara kesejahteraan Masyarakat bagaimana kalau birokrasi  rangkap jabatan banyak model begini”. Lanjut Yuslan”.

Untuk itu mereka minta kejahatan Birokrasi  yang di lakoni oleh Bupati Tuasikal Abua harus segera dirubah, disamping itu Pertanggungjawaban Anggaran Covid-19 harus transparan ke publik.

Birokrasi yang Borok  sudah harus dihentikan  menuju ke pemerintahan yang bersih dari  Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tandasnya. (FLN 01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

putih

Baca Juga