FAKTALINTASNUSA, JAKARTA, 17/08/21 –  Fraksi Golkar MPR RI yang dipimpin, Idris Laena, berpendapat mengenai usulan kembali mengamandemen UUD 1945 terkait perpanjangan periode masa jabatan presiden/ Wapres menjadi periode hingga soal MPR yang kembali berperan untuk memilih presiden. Idris mengatakan, Fraksi Golkar MPR menilai amandemen UUD 1945 saat ini belum perlu mendesak untuk di lakukan.

Menurut Idris, amandemen UUD 1945 belum mendesak untuk di amandemen. Ia berpendapat, lebih baik semua pihak fokus berjuan dan bekerja keras untuk melawan dan keluar dari pandemi Covid-19.

“Soal amandemen ini belum mendesak. Dan Sikap dari Partai Golkar soal amandemen ini sudah jelas sebagai bagian sikap partai, yang sudah tertuang dalam rekomendasi MPR periode sebelumnnya,” ujar  Idris dalam keterangannya, Senin, (16/08).

Idris melanjutkan, pendapat dari Fraksi Golkar belum berubah dan tetap menyatakan dasar Hukum hukum pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) cukup dengan Undang-undang. Apalagi, pembahasan itu dilakukan dalam situasi pandemi Covid 19 yang masih terus menghantui masyarakat.

Pada sisi lain, Ketua fraksi Golkar MPR  juga sangat mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR, Senin, 16 Agustus 2021. Dimana Presiden Jokowi dalam pidatonya mengapresiasi langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok Haluan Negara.

Namun Idris tetap pada pendapatnya dengan tegas tidak setuju bila agenda MPR untuk mengkaji pokok-pokok Haluan Negara  dengan harus melakukan amandemen konstitusi. 

“Sampai dengan saat ini belum ada keputusan apapun terkait produk hukum untuk mewadahi PPHN,” lanjut Idris. (FLN 001)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

putih

Baca Juga