FAKTALINTASNUSA,Masohi – 15/08/21 Pemerintah yang baik hanya dapat diwujudkan dalam Negara Hukum. Salah satu pemerintahan yang baik adalah sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terdiri atas pertanggungjawaban politik, hukum dan ekonomi. Pertanggungjawaban politik telah dilaksanakan pada paripurna Laporan pertanggungjawaban pemerintahan kepada DPRD (12/08/21) yang berlangsung ricuh di gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Fraksi Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah menolak Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) atas pelaksanaan dan realisasi APBD dan nota perhitungan APBD Tahun 2020 pada sidang paripurna DPRD Maluku Tengah (12/08/21) yang dilaksanakan secara virtual.

Mengapa sampai Fraksi Partai Golkar menolak LPJ Bupati Maluku Tengah?. Pertanyaan ini ada pada semua pemangku kepentingan pemerintahan, para politisi, akademisi, LSM, aktivis? bahkan masyarakat yang ada di seantero Negeri-Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

“Dalam keadaan darurat covid terjadi pemborosan APBD lewat pembelian 1 speedboat for 674 juta di dinas kesehatan. Mengapa dewan tak berani ungkapkan?”, Tanya Fahri As dalam Akun Facebook (13/08/21).

“Lebih baik uang spit, diberikan kemasyarakat tak mampu,” lanjut Semmy Kaya pada laman status FB (13/08/21)

Ketua Partai Golkar Rudi Lailossa, melalui telpon selulernya menyampaikan kepada media ini (14/08/21), membenarkan bahwa Fraksi Partai Golkar menolak LPJ Bupati dengan 5 alasan, salah satunya penggunaan anggaran Darurat Covid-19 untuk pengadaan Speedboat yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu salah sasaran.

“ Karna yang pertama itu bahwa ada temuan dari LHP BPK tentang salah sasaran penggunaan dana darurat Covid-19. Karena darurat itu tidak boleh pengadaan speed boat, ternyata ada pembuatan Speed enam ratus juta lebih’.

Fahri yang juga Aktivis dan Ketua Lembaga Pukat Seram mempertanyakan perusahaan mana yang melakukan pengadaan speedboat di masa covid ini yang menelan Anggaran lebih dari setengah milyar ini.

“Speedboat dinas kesehatan dibeli dengan cara swakelola di masa awal pecahnya pandemi dng alasan darurat untuk evakuasi pasien covid. Speedboat diserahkan tgl 18 Agustus 2020 dengan nilai 647.000.000. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pembelian speedboat itu tidak bisa dikategorikan sebagai pengadaan dlm kondisi darurat, karena masih tersedia alternative lain yakni bisa ditempuh dengan cara sewa dan/atau bisa diadakan pembelian alat transfortasi namun hanya terbatas pada rakit atau perahu.”

“Adakah data akurat yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan speedboat dalam rangka evakuasi korban covid itu bisa diterima? Tanya Fahri.

Terkait Penolakan LPJ menyangkut dengan Anggaran Covid-19 yakni Pengadaan Speedboat dan Temuan lain, media melakukan konfirmasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah halLatief Ohorella,

” itu sudah materi LHP BPK, bagusnya ale konfirmasi ke BPK jua, Ke BPK langsung saja ada mekanisme untuk mendapatkan informasi public . Karena itu materi hasil pemeriksaan BPK , tidak pas kalau katong seng periksa lalu katong ungkapkan.’ Dalam penanganan kedaan darurat.

Dalam ketentuan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa,

”jenis barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi pada angka 4 Jasa Lainnya poin kedua sewa sarana transfortasi mobil,motor,truk,bus, perahu, motor boat, kapal, helicopter, pesawa terbang ( tidak diperkenankan untuk membeli alat transfortasi kecuali,gethek,rakit)”.

Dari Ketentuan ini maka jelas Pengadaan speedboat pada APBD 2020 tidak termasuk dalam kategori Darurat Covid-19.

Media menghubungi kepala PPKAD melalui tlp seluler namun tidak diangkat untuk konfirmasi hal ini. (FLN001)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

putih

Baca Juga