FAKTALINTASNUSA, AMBON, Ada dua kelompok besar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi. Kedua, kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.
untuk hal ini, Pj Bupati Maluku Tengah dr. Muhamat Marasabessy, SP.ST. M.Tech mencetuskan inovasi emasnya dalam rangka penurunan angka kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting dengan program inivasinya OPEN ( Operasi Pendamping Negeri).
Program Operasi Pendamping Negeri (OPEN) ini dimaksudkan mendekatkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan masyarakat di seantero Negeri-negeri di Maluku Tengah untuk bersama-sama melakukan langkah penurunan kemiskinan ekstrim dan pencegahan stunting
Menurut Bupati yang juga ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Maluku ini bahwa penajaman program baik program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas.
“Masalah Anggaran sebenarnya bukan isu sentral dalam penanggulangan kemiskinan, namun tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bisa sampai diterima langsung oleh rumah tangga miskin ekstrem dan juga masyarakat yang terkena dampaknya yakni stunting,” tegasnya.
Pj Bupati Malteng dalam program pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim ini telah menginstruksikan para kepala OPD dan telah menentukan lokus prioritas untuk memfokuskan sumber daya guna mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tengah.
Sumber media dilapangan para pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah telah berkolaborasi bergerak melaksanakan program Bupati ini di berbagai negeri dan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah
Pj Bupati yang juga ketua Ikatan Alumni Unuversitas Pattimura ini tetap optimis bahwa melalui kolaborasi lintas pihak, yang tidak hanya Pimpinan OPD di Kabupaten , pemerintah Negeri dan melibatkan pihak non-pemerintah lainnya, seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, media, dan masyarakat, maka masalah kemiskinan di Kabupaten Maluku Tengah akan dapat ditanggulangi secepatnya.
“Kerja cerdas dan kolaborasi ini harus berujung pada sinergitas antara program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari sumber pendanaan APBN kementerian/lembaga untuk pelaksanaan program-program pengurangan kemiskinan ekstrem di daerah, termasuk yang bersumber dari dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta APBDes akan kami kawal sampai ke pelosok negeri di Kabupaten Maluku Tengah,” tegasnya.
Pj Bupati menginstruksikan kepada pimpinan OPD dan para kepala Pemerintahan Negeri untuk bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di negeri masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat. Pimpinan OPD dan para Raja diminta juga agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam anggaran masing-masing OPD dan APBdes, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di masing-masing Negeri di Kabupaten Malteng.(FLN)
