Masohi, FAKTALINTASNUSA.COM, 14/08/21 – Kericuhan terjadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah saat sidang Paripurna yang dilaksanakan secara Virtual (12/08/21) di duga mencederai Protokol Kesehatan (Prokes)

Sidang paripurna secara Virtual dilakukan untuk melaksanakan Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019.

Melalui Seluler Plt Sekertaris DPRD Alim Latuconsina membenarkan Paripurna dilaksanakan secara Virtual  untuk  mendengarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Maluku Tengah  Tahun 2020.

“ Paripurna kami Lakukan secara Virtual atau zoom meeting yang di hadiri oleh 21 anggota dewan, Untuk memutus mata rantai Cobid-19 maka Zoom meeting adalah solusi terbaik ,inilah alasan dilaksanakannya virtual ini.

“ paripurna Virtual ini dilaksanakan dengan alasan untuk memutus Mata rantai covid-19.” Lanjut plt.Sekwan yang juga sekretaris KPU Maluku Tengah ini.

Pantauan media (12/08 ) saat Sidang Virtual sementara dilaksanakan terjadi kericuhan saling dorong mendorong diantara anggota DPRD  yang mengakibatkan kerumunan, tidak menjaga jarak,bahkan ada sebagian Anggota DPRD yang tidak memakai Masker ( melanggar Prokes) saat kericuhan itu.

Husain warga masyarakat saat diwawancarai (13/08) mengenai kericuhan Anggota DPRD  di ruang sidang Virtual itu merasa kaget dengan kejadian itu.

“ wahh kok bisa bagitu, beta kaget, Mestinya mereka  memberikan contoh kepada kami. Katong disuruh Pake Masker, jaga jarak , tapi dong sandiri seng Pake”.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020  dalam rangka menjamin kepastian hukum,memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan  dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia.

Presiden menginstruksikan  kepada : Para Menteri, Panglima TNI, Kapolri. Para kepala lembaga Pemerintah Non kementerian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota, untuk Pertama, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum,memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia.

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden, maka, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Mendagri menginstruksikan,

Kelima: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Keenam : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

Ketujuh: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup,pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

World Health Organization [WHO] menghimbau untuk melakukan physical distancing.hal ini bertujuan tidak lain tidak bukan untuk memutus mata rantai virus corona yang hanya bisa hidup jika memiliki inang [manusia].

Pasal 14 UU 4/1984 menyebutkan: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ( FLN01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

putih

Baca Juga