“Dari 8 fraksi tersebut, 7 fraksi mendukung Sekda Malteng Rakib Sahubawa sebagai Calon Carateker Bupati Malteng. Sementara itu Fraksi Demokrat menolak memberikan dukungan. Entah benar atau tidak namun dari rumor yg berkembang setiap fraksi yg menandatangani dukungan mendapatkan mahar sebesar Rp. 50 juta per fraksi disertai janji-janji lainnya, bahkan kemungkinan ada fraksi yg mendapatkan lebih dari Rp. 50 juta”.
—————–
FAKTALINTASNUSA,MASOHI, Gonjang-ganjing untuk penjabat Bupati Maluku Tengah 2022 ramai dibicarakan publik Maluku Tengah. Kini tercium aroma tak sedap dugaan suap untuk memiliki rekomendasi penjabat Bupati Malteng 2022. Apabila dugaan aroma suap ini benar, maka marwah Partai pun di pertaruhkan demi selembar rekomendasi dukungan seoarang menjadi penjabat Bupati. Apalagi yang diduga Bupati Malteng Abua Tuasikal yang langsung turun arena mengurus Rekomendasi untuk Sekda Malteng Rakib Sahubawa menjadi Penjabat Bupati 2022. Apakah rekomendasi Partai yang diberikan untuk penjabat Bupati Malteng 2022 sudah dimintai persetujuan kepada DPW maupun DPP Partai yang bersangkutan ataukah belum?
Dilansir dari Facebook Ali Tuahan, Kamis (11/08/2022), dia menyampaikan judul tulisannya: MENGAPA FRAKSI DEMOKRAT TIDAK MENDUKUNG SEKDA SEBAGAI CALON CARATEKER BUPATI MALTENG ?
untuk Setidaknya terdapat keberadaan 8 Fraksi di DPRD Maluku Tengah yg terdiri dari 6 fraksi utuh & 2 fraksi gabungan masing-masing; Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Golkar (Golkar-PAN), Fraksi Demokrat , Fraksi Gabungan Hanura – Perindo serta Fraksi Keadilan, Pembangunan & Solidaritas (Gabungan PKS-PPP-PSI).
Dari 8 fraksi tersebut, 7 fraksi mendukung Sekda Malteng Rakib Sahubawa sebagai Calon Carateker Bupati Malteng. Sementara itu Fraksi Demokrat menolak memberikan dukungan. Entah benar atau tidak namun dari rumor yg berkembang setiap fraksi yg menandatangani dukungan mendapatkan mahar sebesar Rp. 50 juta per fraksi disertai janji-janji lainnya, bahkan kemungkinan ada fraksi yg mendapatkan lebih dari Rp. 50 juta.
Namun bukan soal rumor mahar yg perlu dibahas karena hanya membuang waktu & energi karena tidak ada makan siang & WC Umum yg gratis, tetapi yg menarik perlu di bahas adalah menelusuri indikator apa saja yg mengakibatkan Fraksi Demokrat DPRD Malteng tidak memberikan dukungan kepada Sekda Rakib Sahubawa sebagai Calon Carateker Bupati Malteng?
Menurut beta, langkah yg diambil oleh Fraksi Demokrat sangat menguntungkan Partai Demokrat baik secara politis, keorganisasian maupun dalam melakukan konsolidasi Partainya untuk perubahan dalam memenangkan Pileg, Pilpres & Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024.
Disisi lain, penolakan penanda tanganan dukungan dari Fraksi Demokrat juga untuk memutus mata rantai inters kepentingan Bupati Tuasikal Abua yg akan akan berakhir beberapa hari kedepan pada 8 September 2022, karena bisa saja siapa pun menilai Sekda Rakib Sahubawa bila ditunjuk oleh Mendagri sebagai Carateker Bupati maka ia tidak ubahnya dgn boneka berjalan yg nantinya mendapat napas buatan dari mantan Bupati Tuasikal Abua.
Mengapa mendapat Napas buatan dari mantan Bupati ? Sebab yg meloby Fraksi Demokrat sekaligus bertamu di kediaman Ketua Fraksi / Ketua DPC PD Hi Djailani Tomagola adalah Bupati Malteng Tuasikal Abua. Ironisnya Sekda Rakib Sahubawa yg berniat menjadi Carateker Bupati tidak mendahului membangun silaturahmi? Jika yg bertamu itu Sekda Rakib Sahubawa seorang diri, beta sangat yakin Fraksi Demokrat akan berubah 160 derajad. Sebab Fraksi Demokrat & Partai Demokrat bisa saja tidak membutuhkan boneka dgn napas buatan dari orang lain melainkan yg diinginkan adalah bertemu dgn sosok manusia yg kelak bisa menjadi Carateker Bupati.
Selain itu, Partai Demokrat Malteng di bawa kepemimpinan Hi Djailani Tomagola yg terus berbenah untuk perubahan juga selalu mengedepankan etika partainya bahwa keberadaan Fraksi di DPRD hanyalah perangkat kepanjangan tangan dari DPC Partai Demokrat. Sehingga sbagai kepanjangan tangan partai segala kebijakan yang bersentuhan dgn politik & pemerintahan wajib hukumnya mendapat restu dari partai.
Dengan pertimbangan tersebut diatas, beta berkesimpulan ada hal yg mendasari mengapa Fraksi Demokrat Malteng tidak memberikan dukungan kepada Sekda Rakib Sahubawa ? Hal itu disbabkan karena selain belum ada isyarat dari Pimpinan DPD PD Provinsi Maluku, juga karena tidak mendapat dukungan dalam rapat harian Pimpinan DPC PD Malteng, yg mengakibatkan DPC PD Malteng memerintahkan Fraksi Demokrat DPRD untuk tidak menandatangani dukungan.
Pertanyaannya apakah fraksi yg lain sebelum menandatangani dukungan melalui mekanisme persetujuan rapat partai & persetujuan Pimpinan partai tingkat provinsi?. Jika iya, syukurlah. Bila tidak, fatal karna pat dberimbas sanksi administratif.
Hal ini menunjukan DPC PD Malteng benar-benar menunjukan eksistensinya sebagai partai politik yg terus berbenah yg selalu taat azas & tertib organisasi dalam satu komando perjuangan untuk perubahan.
Media fakta mencoba menghubungi ketua Partai Demokrat Maluku Tengah Jailan Tomagola namun sampai berita ini rilis belum tersambung.
Ali Tuahan, Ketua Yayasan Lembaga Peduli Pemuda Seram (LEPAS)
