FAKTALINTASNUSA,MASOHI, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dalam rangka penyampaian pengantar Nota Kebijakan Umum Anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan Tahun anggaran 2021( 2/10/2021) di ruang sidang DPRD Malteng.
Dilansir dari akun facebook Hi.Jailani Tomagola (2/10/2021), ketua komisi IV DPRD Malteng ini, melalui siaran langsung, mengkritisi Pemerintah Daerah mengenai sejumlah masukan dan rekomendasi yang disampaikan komisi IV kepada Pemerintah Daerah yang tidak pernah digubris.
“selama bertahun-tahun komisi IV yang begitu konsen,untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi dianggap seperti buang garam dilaut, kami di komisi dianggap tidak ada apa-apanya. Komisi IV sangat konsen memperjuangankan kepentingan ASN,Guru dan tenaga kesehatan sampai ke Pemerintah pusat”.
Dia melanjutkan, keberadaan lembaga DPRD ini dengan eksekutif, “mestinya posisi kita (DPRD) dengan eksekutif itu,ibarat satu jantung dua debaran , tapi kan kita sendiri masing-masing jalan, kita ini dua hati tapi satu denyutan, tapi kita tidak pernah memikirkan itu, saat rapat kita taat, setelah itu siapa koe siapa aku. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun”.
“Kita boleh ribut digedung ini, tapi desain perencanaan dan eksekusi anggaran bukan ada di kita (DPRD). Segala sesuatu yang telah kita sahkan sesuai dengan jumlah itu dan memenuhi kourum,tapi dirubah semuanya”.
Pada rapat paripurna, Tomagola pernah menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Maluku Tengah itu tinggal 13%, olehnya itu, dia meminta kepada pimpinan DPRD untuk melayangkan surat kepada seluruh Camat tembusan kepada Bupati, agar menyampaikan kepada kepala pemerintahan negeri atau Raja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negeri agar memasukan kegiatannya menyangkut dengan rekapitulasi ulang data penduduk yang sudah meninggal, pindah,lahir dan lainnya.
“Penerima program Keluarga Harapan itu masih 28 ribu sekian,kelompok penerima manfaat atau kepala keluarga dikalikan dua orang anak saja masih ada 156 ribu yang miskin, nilainya 236 milyard. Ketika periodesasi ini dilantik, kita minta pimpinan menyurati seluruh camat-camat yang tembusannya kepada pimpinan eksekutif agar menyampaikan kepada raja-raja untuk mengagendakan pendataan ulang warga yang sudah meninggal,pindah, lahir dan lainnya, pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri”.
Menurutnya, “komisi IV sangan konsen, Semua sudah kita bicarakan, kita olah berjam-jam, tapi hasilnya juga di abaikan oleh pihak eksekutif”.
Untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja ke PT.sidomuncul, PT.indofood dan PT. tapioca. Kunjungan ini dalam rangka melakukan kerja sama antara Pemda Malteng dengan Perusahaan-perushaan ini. Menurut Jailan yang juga Ketua Komisi IV , Perusahaan tersebut mau bekerja sama dengan pemerintah daerah Malaku Tengah.
“ Perusahaan ini mau bekerja sama, tapi harus dengan Pemerintah Daerah, tapi lagi-lagi kita sampaikan juga tidak di gubris”.
Dia mempertanyakan pembangunan gedung baru DPRD Malteng senilai RP.38 milyard, dan Kantor perdagangan yang di bangun tengah gencarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran untuk penangan Pandemi Covid-19.
“Hati-hati dengan bagunan gedung DPRD yang RP.38 milyard ini, belum lagi Kantor Perdagangan. Katanya ada pandemic covid? Potong apa ? sementara ini semua jalan”.
Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).
“Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Selasa (31/8) , (Red.FLN)
